Hamas dan Pemerintah: Reformasi PLO Gerbang Utama Akhiri Perpecahan



Gaza-Infopalestina: Pemerintah Palestina dan Hamas memperbarui seruannya untuk mengakhiri perpecahan dengan Fatah dan menyukseskan rekonsiliasi sebagai jaminan utama menghadapi Israel, namun rekonsiliasi membutuhkan kesatuan referensi.

Dr. Shalah Bardawil, salah satu tokoh Hamas dalam pernyataan pers, Selasa (1/3) menegaskan pentingnya loyalitas kepada Negara dan perlawanan untuk menyukseskan rekonsiliasi yang diinginkan. “Kami di Hamas masih terus menyerukan rekonsiliasi dan mengakhiri perpecahan, namun rintangan selalu berasal dari pihak Fatah, mereka selalu menetapkan syarat pokok rekonsiliasi dengan tunduk kepada agenda Israel dan kerjasama keamanan dengan penjajah dan tidak menyetujui agenda perlawanan, inilah perbedaan mendasar antara dua pihak, sedangkan persoalannya adalah satu.

Bardawil menyerukan untuk menyatukan referensi terlebih dahulu, “Kami menyatakan bahwa langkah yang harus diikuti bahwa gerobak tidak mungkin mendahului kuda, tetapi kuda yang mendahului gerobak, apabila ingin sukses dalam suatu proyek maka harus meletakan agenda yang jelas, referensi kami terfokus sementara Fatah dan PLO berbeda-beda, mereka membuat perundingan Oslo, bekerjasama dengan Israel, menghapus otoritas, dan menetapkan Abbas kembali sebagai pemimpin dan mengabaikan konstitusi Palestina, menetapkan Fayyad sebagai PM yang mengabaikan parlemen, menutup parlemen, karena itu kami nyatakan bahwa rekonsiliasi tidak akan tercapai kecuali dengan mereformasi PLO. Sementara wacana pemerintahan sementara atau transisi atau persatuan nasional semuanya adalah solusi parsial, pokok perbedaan disebabkan karena referensi berbeda dan beragam kejahatan yang dilakukan.”

Bardawil menyebutkan bahwa Fatah harus mengevaluasi perundingan dan memperjelas sikapnya terhadap bangsa Palestina. Pertanyaan saat ini: belumkan tiba saatnya bagi Fatah untuk mengevaluasi perundingan dan kerjasama keamanan dengan Israel setelah semua dokumen Wikileaks dan dokumen Al Jazeera dipublikasi?.. “Kami menginginkan supaya Abbas mengumumkan kepada rakyat Palestina dengan jelas bahwa ia tidak menerima pembagian Al Quds atau mengabaikannya, ia harus menjamin hak kembali bagi pengungsi, dan tidak akan menyerahkan tanah Palestina di Tepi Barat, ini merupakan pendahuluan bagi rekonsiliasi. Bardawil menuntut Fatah untuk menyatakan kepada kami, siapakan musuh dan siapakan kawan? Apabila ia mengakui bahwa Israel adalah musuh dan Hamas serta perlawanan adalah kawan, maka hal itu menjadi gerbang bagi upaya rekonsiliasi.”

Ketua delegasi Fatah dalam dialog dengan Hamas, Azam Ahmad telah menyatakan dalam konferensi pers di Ramallah, bahwa Fatah siap menyelenggarakan dialog resmi dengan Hamas untuk mengakhiri perpecahan Palestina. Ia menyatakan, “Kami siap saat ini dan segera untuk menyelenggarakan dialog resmi antara dua gerakan untuk mengakhiri perpecahan Palestina. Kami menerima menerima jika dialog disiarkan langsung atau dihadiri puluhan wartawan Palestina yang disepakati supaya rakyat Palestina mengetahui dan menandatangani berakhirnya pertikaian dengan Hamas.” Ungkapnya.

Sementara itu Dr. Yusuf Rizqah, Penasehat PM Palestina, menegaskan bahwa rekonsiliasi dan pembentukan pemerintahan bersatu harus dilakukan setelah mereformasi referensi politik bagi rakyat Palestina, ia menyerukan supaya segenap sekjen faksi Palestina memulai proses reformasi ini. Menurutnya, setiap langkah atua gerakan atau statmen politik dan media tidak bernilai tanpa melakukan reformasi.”

Yusuf menyatakan, “Pemerintah dan Hamas selalu bersama rekonsiliasi dan mengakhiri perpecahan serta menghentikan penderitaan rakyat.” Ia menyebutkan bahwa agenda media Fatah di Tepi Barat hanya mengungkap sikap media dan tidak mengungkap sikap politik serius dan spesifik.”

Menurut Yusuf, buktinya adalah Fatah menolak usulan Fayyad membentuk pemerintahan nasional dan menempatkan aparat keamanannya di Tepi Barat dan Gaza, dan menganganggap seruan Fayyad sebagai seruan individu dan membahayakan Fatah dan otoritas.

Yusuf menyerukan kepada Fatah untuk mengambil kebijakan politik baru, spesifik dan matang serta mengambil pelajaran dari perubahan yang terjadi di kawasan, menentukan sikap rezim Palestina terkait dokumen yang terungkap, dan menegaskan supaya tidak melakukan statmen kosong yang menyesatkan opini public, dan harus segera memulai langkah awal keluar dari situasi saat ini dengan melakukan reformasi terhadap referensi politik bagi rakyat Palestina. (yub)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: